Sehat

Berbincang Imunisasi dari Sudut Pandang Kesehatan dan Keagamaan

Ilustrasi: hellosehat.com

Imunisasi bukanlah hal asing bagi masyarakat, dan manfaatnya juga telah diketahui. Namun demikian, pro dan kontra terhadap praktik imunisasi masih kerap terjadi di tengah masyarakat. Tidak heran saat ini masih ada sebagian masyarakat yang enggan menerima imunisasi dengan alasan tertentu.

Sebuah acara yang diselenggarakan oleh Kementrian Kesehatan bertema “Imunisasi Lengkap, Indonesia Sehat” pada tanggal 15 April 2019 yang berlangsung di Hotel Wyndham Jakarta memberikan penjelasan komprehensif mengenai imunisasi dari sudut pandang kesehatan dan keagamaan. Narasumber pada acara tersebut adalah Direktur Surveilans & Karantina Kesehatan Kemenkes RI, drg. R. Vensya Sitohang, M.Epid; Satuan Tugas (Satgas) Imunisasi, Prof. Dr.  Cissy Kartasasmita,Sp. A; dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, Dr.H.M. Asrorun Ni’am Soleh,M.A

Tentang Imunisasi

Imunisasi merupakan tindakan untuk merangsang pembentukan antibodi dalam tubuh dengan cara memasukkan vaksin yang berisi antigen (kuman/bagian kuman yang dilemahkan atau dimatikan) yang berfungsi untuk merangsang terbentuknya kekebalan dalam tubuh. Tujuan imunisasi yaitu menurunkan kesakitan dan kematian akibat Penyakitpenyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).

Beberapa jenis vaksin dan penyakit yang dapat dicegah yaitu: BCG (untuk mencegah tuberkolusis), Hepatitis B (kanker hati), DPT (difteri, pertussis, tetanus), Polio (poliomyelitis), Hemophilus influenza tipe b atau Hib (pneumonia, meningitis), Rotavirus (diare), JE (radang otak), Dengue (demam berdarah), Meningitis (radang selaput otak), Rabies (anjing gila), MR/MMR (campak, rubella, godongan), Pneumokokus (Pneumonia, Meningitis, Bakteremia), Varisela (cacar air), Tifoid (tifoid), Hepatisis A (Hepatitis A), Human Papiloma Virus/HPV (kanker serviks).

Imunisasi memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Tahun 1974, World Health Organization (WHO) memperkenalkan program EPI (Expanded Program on Immunization) untuk menjamin bahwa semua anak mempunyai akses untuk mendapat imunisasi rutin yang direkomendasikan. Sejak saat itu cakupan global dari 4 vaksin utama yang direkomendasikan (vaksin Bacille Calmette-Guérin [BCG], vaksin diphtheria-tetanus-pertussis [DTP], vaksin polio, dan vaksin campak) meningkat dari <5% menjadi ≥84%, dan secara bertahap vaksin tambahan direkomendasikan ke dalam jadwal.

Di Indonesia sendiri, Kegiatan Imunisasi diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 1956. Kemudian mulai tahun 1977 kegiatan Imunisasi diperluas menjadi Program Pengembangan Imunisasi (PPI) dalam rangka pencegahan penularan terhadap beberapa Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) yaitu Tuberkulosis, Difteri, Pertusis, Campak, Polio, Tetanus serta Hepatitis B. Beberapa penyakit yang saat ini menjadi perhatian dunia dan merupakan komitmen global yang wajib diikuti oleh semua negara adalah eradikasi polio (ERAPO), eliminasi campak dan rubella dan Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (ETMN).

Imunisasi perlu dilakukan karena beberapa alasan, yaitu  menghasilkan kekebalan (imunitas), infeksi alamiah akan menimbulkan kekebalan, imunisasi meniru kejadian infeksi alami, tubuh membentuk kekebalan melalui pertahanan non spesifik dan spesifik, mencegah penyakit yang menyebabkan kematian dan kecacatan, serta memenuhi kewajiban hak anak.

Jika anak tidak diimunisasi, maka dampaknya antara lain anak tidak mempunyai kekebalan terhadap mikroorganisme ganas (patogen), anak dapat meninggal atau cacat sebagai akibat menderita penyakit infeksi berat, anak akan menularkan penyakit ke anak/dewasa lain, serta penyakit tetap berada di lingkungan masyarakat.

Jenis imunisasi menurut Permenkes No. 12 Th 2017 dibedakan menjadi Imunisasi Program dan Imunisasi Pilihan. Imunisasi Program yaitu imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, di mana Imunisasi Program terdiri dari imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Sedangkan Imunisasi Pilihan yaitu imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu.

Program imunisasi telah mencapai keberhasilan baik di Indonesia maupun global. Keberhasilan imunisasi tersebut, yaitu cacar berhasil dibasmi di seluruh dunia, Indonesia mendapat sertifikat bebas polio (2014), Indonesia mengeliminasi tetanus pada bumil dan bayi baru lahir (2016).

Sayangnya, masih ada negative campaign terkait imunisasi. Kampanye negatif tersebut dilakukan oleh kelompok yang menentang program imunisasi dengan berbagai alasan, misalnya: penyakitnya sudah tidak ada mengapa masih harus diimunisasi, walaupun sudah diimunisasi penyakit tetap masih ada, atau takut efek samping vaksinasi. Kelompok negative campaign tersebut bisa saja berasal dari dokter (homeopathy, naturopathy) maupun non-dokter (memasarkan pengobatan alternatif).

Imunisasi dan Fatwa MUI

Imunisasi harus selaras dengan prinsip pengobatan halal. Pada prinsipnya pengobatan harus dilakukan dengan barang yang halal. Penggunaan barang halal tidak terbatas pada dzatnya, melainkan juga di dalam proses produksinya. Barang yang halal, jika diproduksi dengan melalui proses yang tidak benar secara fikih, misalnya menggunakan bahan baku atau bahan penolong yang haram/najis maka hukumnya tetap haram sepanjang belum dilakukan penyucian secara syar’i. Hal ini berlaku umum, baik bagi makanan, minuman, maupun obat-obatan yang kepentingannya untuk dikonsumsi.

Fatwa tentang Obat dan Pengobatan (Nomor : 30 Tahun 2013)

1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga Al-Dharuriyat Al-Khams.
2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal.
4. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram.
5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:
– digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;
– belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan
– adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.
6. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.

Fatwa MUI No. 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi

Ketentuan Hukum
1. Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.
2. Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci.
3. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram.
4. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan kecuali:
– digunakan pada kondisi al-dlarurat atau al-hajat;
– belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan
– adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.
5. Dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib.
6. Imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan (dlarar).

Rekomendasi:
1. Pemerintah wajib menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat, baik melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
2. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.
3. Pemerintah wajib segera mengimplementasikan keharusan sertifikasi halal seluruh vaksin, termasuk meminta produsen untuk segera mengajukan sertifikasi produk vaksin.
4. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal.
5. Produsen vaksin wajib mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
6. Pemerintah bersama tokoh agama dan masyarakat wajib melakukan sosialisasi pelaksanaan imunisasi.
7. Orang tua dan masyarakat wajib berpartisipasi menjaga kesehatan, termasuk dengan memberikan dukungan pelaksanaan imunisasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *