Sehat

Hari Disabilitas Internasional 2019: Indonesia Inklusi, SDM Unggul

(sumber gambar: atlantaparent.com)

Hari Disabilitas diperingati secara gobal setiap tanggal 3 Desember. Peringatan Hari Disabilitas Internasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas, menghapuskan stigma terhadap para penyandang disabilitas dan perlunya memberikan berbagai dukungan yang mendorong  peningkatan kemampuan serta kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Tema Hari Disabilitas Internasional untuk 2019 yaitu ‘Mempromosikan partisipasi para penyandang cacat dan kepemimpinan mereka: mengambil tindakan pada Agenda Pembangunan 2030’. Tema ini berfokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas untuk pembangunan yang inklusif, adil dan berkelanjutan seperti yang dibayangkan dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Sedangkan tema nasional tahun 2019 yaitu ”Indonesia Inklusi, SDM Unggul”.

Pada tanggal 28 Nopember 2019, Kementerian Kesehatan RI mengadakan peringatan Hari Disabilitas Internasional 2019. Acara ini berlangsung di Auditorium Siwabessy dan dihadiri oleh teman-teman disabilitas, organisasi-organisasi dan wakil-wakil organisasi, serta para blogger. Tarian Yamko Rambe Yamko dari SLB Tunarungu Santirama membuka acara. Dengan lincah, empat penari kecil menggerakkan badan mereka seiring dengan alunan musik. Sama sekali tidak terlihat bahwa mereka memiliki keterbatasan.

Dalam sambutannya, Dirjen P2P, dr.Anung Sugihanono, M.Kes menyampaikan bahwa menurut WHO tahun 2010, lebih dari satu milyar anggota masyarakat dunia adalah penyandang disabilitas. Artinya ada 15 dari 100 orang di dunia merupakan penyandang disabilitas, dan 2-4 dari 100 orang tersebut termasuk dalam kategori penyandang disabilitas berat.

Sementara itu, Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi disabilitas pada penduduk Indonesia yang berusia 5 – 17 tahun sebanyak 3,3% dan pada usia 18 – 59 tahun mencapai 22. Penyandang disabilitas saat ini masih dianggap sebagai kelompok yang paling rentan dan termajinalkan di masyarakat dan tergantung pada bantuan dan rasa iba orang lain serta belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan untuk beraktifitas sesuai dengan kondisi mereka.

Kementerian Kesehatan telah meluncurkan “Peta Jalan Sistem Layanan Kesehatan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas 2020-2024”. Peta jalan ini sebagai rujukan kebijakan dan program bagi seluruh jajaran kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk berkolaborasi dalam mewujudkan sistem dan layanan kesehatan yang aksesibel, menyeluruh, terjangkau, berkualitas, menghargai martabat, serta memberdayakan penyandang disabilitas. Dengan koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan serta evaluasi yang cermat, diharapkan pada tahun 2030 seluruh penyandang disabilitas memiliki derajat kesehatan yang optimal yang mampu menunjang produktivitas dan partisipasi dalam masyarakat

Dalam sesi seminar dan paparan, Dr. dr Tirza Z. Tamin, Sp. KFR (K) dari PB Perdosri mengangkat tema Optimalisasi Kemampuan Fungsional dan Kebutuhan Layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas. Beliau mengungkapkan rehabilitasi medik merupakan upaya mengurangi dampak kondisi disabilitas untuk mencapai fungsi dan integrasi sosial yang optimal.

Batasan hukum rehabilitasi medik meliputi rehabilitasi medik, rehabilitasi sosial, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi pendidikan. Penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dalam mendapatkan fasilitas, termasuk fasilitas gedung (desain, argonomis, dan lain-lain). Aksesibilitas horisontal dan vertikal bangunan gedung misalnya pada lift, eskalator, handrail di toilet, dan lain-lain juga perlu memerhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Jadi, pelayanan rehabilitasi medik menggunakan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.

Paparan kedua mengenai Kebijakan Masyarakat Inklusi dalam Mendukung Pemenuhan Hak-hak Disabilitas, dibawakan oleh Dr. Ir. Herwijati Anita Miranda Prajitno, Msi. Disabilitas tak lagi sebagai objek, tetapi sebagai subjek pembangunan. Jika dulu hanya melibatkan Dinas Sosial, sekarang setiap stakeholder harus berperan serta dalam memberikan pelayanan terhadap disabilitas.

Program Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) diterapkan oleh Kemenkes merupakan salah satu strategi dalam program penanggulangan gangguan fungsional. RBM merupakan upaya kesehatan bersumberdaya masyrakat dengan program pembinaan wilayah dalam hal pencegahan kedisabilitasan, deteksi dan rehabilitasi/habilitasi segala aspek kehidupan, keluarga, dan masyarakat.

Pada prinsipnya, RBM merupakan poses alih pengetahun dan keterampilan tentang kedisabilitasan dan rehabilitasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melaksanakan deteksi dini dan intervensi sederhana serta merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan menurut alur rujukannya jika diperlukan.

RBM telah dikembangkan di beberapa provinsi selama kurun waktu 2017 – 2018 sebagai percontohan untuk pengembangan di daerah lainnya. Melalui program RBM ini, diharapkan akan terbentuk masyarakat yang inklusi terhadap penyandang disabilitas yang ditandai dengan meningkatnya peran serta keluarga penyandang disabilitas dan masyarakat sekitarnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *